Jakarta, BuletinNews.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengingatkan seluruh aparatur negara untuk segera melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 2/2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Menteri PANRB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa kewajiban ini berlaku bagi seluruh aparatur negara, termasuk ASN, TNI, dan Polri, sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
“Hasil pemantauan dan pelaporan atas penyampaian LHKAN agar dilaporkan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau unit yang ditunjuk kepada Kementerian PANRB paling lambat 30 April setiap tahun,” ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (07/02/2025).
Sesuai SE Menteri PANRB No. 2/2023, aparatur negara wajib melaporkan harta kekayaannya melalui dua mekanisme. Pejabat negara dan jabatan tertentu harus menyampaikan laporan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sementara aparatur negara lainnya cukup melaporkannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, turut menekankan pentingnya peran APIP atau unit kerja terkait dalam memastikan kepatuhan aparatur negara terhadap kewajiban ini.
“Setiap instansi pemerintah harus menyusun kebijakan internal yang mewajibkan pelaporan LHKAN dan menjelaskan secara teknis penyampaiannya bagi setiap aparatur negara di instansinya,” ujar Erwan.
Kementerian PANRB menetapkan batas waktu pelaporan LHKAN hingga 30 April 2025. Hasil pemantauan harus disampaikan melalui tautan https://bit.ly/FormLHKAN2025, dengan format laporan yang mengacu pada ketentuan dalam SE Menteri PANRB No. 2/2023.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparatur negara dalam upaya pencegahan korupsi.
Komentar