KPK Berikan Apresiasi Kementerian, Lembaga, dan Pemda dengan Skor SPI 2024 Terbaik

Jakarta, BuletinNews.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (K/L/PD) yang memperoleh skor tertinggi dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dalam menjaga integritas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan kerja masing-masing.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, dalam acara Peluncuran Survei Integritas 2024 di Gedung Juang Merah Putih KPK, Rabu (22/1), menegaskan pentingnya survei ini sebagai indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan yang bersih.

“KPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah memperjuangkan integritas. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjadikan SPI sebagai bagian dari indeks kinerja utama. Jika hal ini diterapkan di seluruh institusi pemerintahan, maka tata kelola akan semakin transparan dan akuntabel,” ujar Setyo.

SPI dinilai sebagai instrumen penting dalam mengukur tingkat integritas di sektor publik. KPK berharap prestasi yang diraih oleh institusi terbaik dapat menjadi inspirasi bagi lainnya dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berikut daftar 10 institusi dengan skor SPI terbaik di masing-masing kategori:

Kategori Kementerian:

1. Kementerian Luar Negeri (85,73)
2. Kementerian Sekretariat Negara (85,35)
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (85,35)
4. Kementerian Keuangan  (83,36)
5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (83,35)
6. Kementerian Perindustrian (83,03)
7. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (82,36)
8. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (81,96)
9. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (81,81)
10. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (80,33)

Kategori Lembaga:

1.  Bank Indonesia (86,71)
2. Sekretariat Kabinet (85)
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (84,94)
4. Lembaga Administrasi Negara (84,91)
5. Otoritas Jasa Keuangan (84,87)
6. Badan Tenaga Nuklir Nasional (84,5)
7. Badan Standardisasi Nasional (84,49)
8. Badan Pusat Statistik (84,31)
9. Badan Pengawas Obat dan Makanan (83,98)
10. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (83,9)

Kategori Provinsi:

1. Provinsi Jawa Tengah (79,4)
2. Provinsi Bali (77,97)
3. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (74,6)
4. Provinsi Sulawesi Utara (73,98)
5. Provinsi Jawa Barat (73,84)
6. Provinsi Kalimantan Timur (72,75)
7. Provinsi DKI Jakarta (72,5)
8. Provinsi Kalimantan Barat (72,37)
9. Provinsi Gorontalo (71,79)
10. Provinsi Bengkulu (71,76)

Kategori Kabupaten:

1. Kabupaten Batang (80,49)
2. Kabupaten Gunungkidul (80,08)
3. Kabupaten Kulon Progo (80,05)
4. Kabupaten Natuna (79,96)
5. Kabupaten Gianyar (79,87)
6. Kabupaten Lingga (79,82)
7. Kabupaten Wonosobo (79,36)
8. Kabupaten Sukoharjo (79,34)
9. Kabupaten Buleleng (79,14)
10. Kabupaten Hulu Sungai Selatan (79,06)

Kategori Kota:

1. Kota Pekalongan (82,25)
2. Kota Tegal (80,62)
3. Kota Kotamobagu (79,75)
4. Kota Yogyakarta (79,39)
5. Kota Denpasar (79,02)
6. Kota Salatiga (78,94)
7. Kota Solok (78,52)
8. Kota Tebing Tinggi (78,48)
9. Kota Magelang (78,21)
10. Kota Padang Panjang (78,03)

Dengan adanya survei ini, KPK berharap seluruh institusi semakin memperkuat budaya antikorupsi dan menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam menjalankan pemerintahan.(KPK).