Kendari, BuletinNews.com – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto, secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa dan Kelurahan Presisi kepada para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Tenggara. Acara berlangsung di Kantor Gubernur Sultra, Senin (20/1/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Kolaka, I Ketut Arjana, S.E., bersama Sekretaris Dewan DPRD, Sairman, S.Pd., M.M., turut hadir dalam acara tersebut. Penjabat Bupati Kolaka, Drs. Muhammad Fadlansyah, M.Si., menerima langsung penyerahan Ranperda sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis data.
Ranperda ini merupakan wujud implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Andap Budi Revianto menegaskan pentingnya teknologi mutakhir, seperti drone participatory mapping dan pemetaan partisipatif, dalam mendukung pengumpulan data dengan akurasi tinggi. Data yang dikumpulkan akan divalidasi dan diverifikasi untuk menghasilkan informasi digital yang valid dan relevan.
“Ranperda ini tidak hanya sebagai solusi teknis pengelolaan data desa dan kelurahan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam memastikan pemenuhan lima hak konstitusi rakyat, yaitu kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, keadilan sosial, serta infrastruktur yang layak dan berkelanjutan,” jelas Andap.
Lima hak konstitusi tersebut meliputi:
1. Sandang, pangan, dan papan – Memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
2. Pendidikan dan kebudayaan – Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
3. Kesehatan, pekerjaan layak, dan jaminan sosial – Menjamin kesejahteraan masyarakat.
4. Kehidupan sosial, perlindungan hukum, dan hak asasi manusia – Mendorong keadilan sosial.
5. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang layak – Mengembangkan infrastruktur ramah lingkungan.
Acara ini juga dihadiri oleh Forkopimda Provinsi, para Bupati, Wali Kota, serta Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Penyerahan Ranperda ini diharapkan menjadi langkah awal menuju tata kelola pemerintahan daerah yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Komentar